27.5 C
Jakarta
Sabtu, 24 Februari 2024

Laporan Hasil Sidang Kongres Mujahidin VI Pada Mudzakarah Pleno AHWA Majelis Mujahidin

PENONAKTIFAN PANGLIMA LASKAR MUJAHIDIN

Para pimpinan Majelis Mujahidin, baik AHWA maupun Lajnah Tanfidziyah, sama sekali tidak mengetahui, bahwa di antara salah seorang pimpinan LT MM status pekerjaannya adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia). Apakah yang bersangkutan benar-benar anggota TNI aktif ataukah hanya menggunakan identitas TNI untuk tujuan tertentu, benar-benar di luar pengetahuan para pimpinan MM.

Heboh adanya pengurus MM yang menggunakan identitas TNI terungkap sehari setelah Kongres Mujahidin VI berlangsung. Pada 22 Agustus beredar photocopy KTP di group medsos MM, di kolom pekerjaan tertulis nama Laode Agus Salim dengan status pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Disusul dengan beredarnya photocopy Akte Notaris WHC (World Human Care), sebuah lembaga non departemen di Majelis Mujahidin.

Mendapat fakta demikian, Ketua LT Irfan S. Awwas, bersikap waspada dan hati-hati, tidak langsung percaya bahkan mengira KTP itu editan. Qadarullah, pada 28 Agustus 2023, Bendahara LT Drs. Tofandi menyerahkan amplop tertutup berisi Akte Notaris WHC yang asli. “Pada tahun 2020 saya dapat kiriman ini dari Zulqarnaen, pesannya supaya Akte ini disimpan. Saya simpan saja, tidak pernah baca isinya,” kata Tofandi menerangkan.

Ternyata benar, sebagaimana copy akte yang membuat anggota group medsos MM heboh, di dalam akta otentik asli ini, nama Laode Agus Salim tercatat sebagai Ketua WHC menggantikan Ketua sebelumnya Jel Fatullah, dengan status pekerjaan persis sama dengan yang tercantum di copy E-KTP. Berdasarkan temuan tersebut, Sekjen LT mengkonfirmasi temuan tersebut pada Laode via WA. Apakah benar Laode Agus Salim anggota TNI, dan mengapa tidak jujur menyampaikan hal itu sejak awal masuk Majelis Mujahidin sehingga tidak menimbulkan musykilah seperti sekarang ini?

Setelah dua alat bukti dan konfirmasi via WA meyakinkan, pada 4 September dikeluarkanlah Maklumat Penonaktifan Laode Agus Salim sebagai pengurus Majelis Mujahidin. Dan pada 5 September 2023, Dr. H. Laode Agus Salim Mubarak, BA, S.Pd.I, MM, menulis nota klarifikasi sepanjang 3 halaman lebih, yang ditujukan kepada Ketua AHWA. Intinya, dia bersumpah bukan anggota TNI dan status pekerjaan di KTP hanyalah kesalahan teknis saat pembuatannya di Dukcapil. Tapi dia tidak menjelaskan, jika terjadi kesalahan di Dukcapil, mengapa di akte notaris 2020, masih menggunakan status pekerjaan sebagai TNI?  “Kalau tidak percaya saya siap mubahalah,” tegasnya.

“Dengan ini saya menyatakan dengan benar bahwa saya bukan anggota TNI dan tidak pernah masuk TNI dan sama sekali tidak memiliki apapun jaringan dengan TNI, apalagi terindikasi intelijen susupan TNI atau kekuatan manapun untuk menghancurkan Majelis Mujahidin, a’ûdzu billâh min dzâlik, 9x.

“Wajib saya klarifikasi karena Allah dalam rangka Tathbȋq Syarȋ’ah. Saya berani bersumpah atas nama Allah dan mempertanggungjawabkan persaksian saya ini di hadapan sidang AHWA Majelis Mujahidin yang definitif, saya siap dipanggil datang. Bahkan kalau tidak puas dengan persaksian saya tersebut silakan adakan kongres luar biasa agar saya dapat bersaksi di hadapan musyawarah tertinggi tersebut bahwa saya tidak dan bukan sama sekali pada apa yang dituduhkan kepada saya. Bila belum juga puas silakan adakan mubahalah dengan mereka atau siapapun yang masih sangsi dan menaruh kecurigaan atas diri saya hingga ke kolong langit manapun di dunia dan akan saya kejar hingga di akherat di pengadilan Allah SWT karena dia masih sangsi atas sumpah saya tersebut.

“Saya tidak bermain-main dan tidak dapat mentolerir sama sekali dengan tuduhan adanya intelijen yang bermain dalam kongres Majelis Mujhidin VI yang dialamatkan kepada saya hanya karena persoalan KTP yang belum diklarifikasi kedudukannya padahal keberadaan KTP tersebut sudah berjalan lebih dari 10 tahun yang lalu bersama WHC. Kenapa baru dipersoalkan di tengah-tengah kongres VI, tidak di kongres V Tasikmalaya, tidak juga dipersoalkan pada kongres IV di Adz-Dzikra Bogor? Apa keistimewaan muatan dan hasil kongres Majelis Mujahidin VI sehingga kedudukan KTP TNI yang sudah dicabut kembali oleh Dukcapil Jakarta Pusat itu kemudian baru dicuatkan. Sama sekali tidak ada kaitannya, dua hal yang berbeda antara hasil kongres VI dengan KTP…..”

Nota klarifikasi ini hanya halusinasi. Sebenarnya tidak seorang pun yang menuduh Sdr Laode Agus Salim sebagai intel penyusup di Majelis Mujahidin. Selama ini, justru dia lah yang sering menyebar desas desus adanya intel di kepengurusan LT. Keluarnya Maklumat Penonaktifan dirinya, juga tidak ada kaitannya dengan hasil kongres yang “memberhentikan” Ketua LT. Itu dua hal yang berbeda, kebetulan peristiwanya terjadi bersamaan.

Pimpinan LT baru bertindak, setelah menemukan dua alat bukti, yaitu copy KTP dan Akte Notaris WHC asli, demi kemaslahatan institusi Majelis Mujahidin. Sebab mencantumkan nama palsu atau martabat palsu pada E-KTP memiliki konsekuensi hukum. Begitupun, mencantumkkan nama atau martabat palsu pada dokumen resmi negara, yaitu pembaruan Akte Notaris WHC tahun 2020, yang bisa dikategorikan sebagai pemalsuan identitas pada akta otentik, atau pemalsuan identitas dengan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, juga konsekuensi hukumnya berat.

Majelis Mujahidin adalah organisasi legal-formal, bukan clandestine (organisasi rahasia), bagaimanapun terikat dengan aturan negara. Akan tetapi, kita mesti bilang apa, jika selevel doktor saja tidak memahami konsekuensi hukum ini.

Maka mendiamkan kenyataan ini, secara yuridis sangat beresiko bagi eksistensi Majelis Mujahidin, mengingat Laode Agus Salim menjabat sebagai Ketua III dan Ketua lembaga non departemen WHC di institusi Majelis Mujahidin. Sebelumnya dia adalah Ketua LPW DKI Jakarta, kemudian mengundurkan diri, lalu diminta masuk jajaran Ketua LT. Dua tahun sebelum kongres diselenggarakan, 2021, Laode tawakuf (non aktif) karena alasan sibuk menyelesaikan desertasi S3.

Setelah non aktif selama 2 tahun, dan sudah meraih gelar doktor, ia hadir dalam kongres Mujahidin VI di Yogyakarta. Dalam pertemuan dengan Ketua LT MM di Markaz Majelis Mujahidin, Dr. Laode Agus Salim menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan anggota MM. Alasannya, ia berencana mencalonkan diri sebagai Bupati.

Ketika itu, Ketua LT merespon keinginannya dengan mengatakan: “Mengapa setelah jadi doktor malah mundur dari MM. Bukankah keahliannya sekarang akan lebih bermanfaat bagi perjuangan Penegakan Syariat Islam?”

Berdasarkan kronologi di atas, maka Majelis Mujahidin menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan melalui Maklumat tertanggal 4 September 2023, tanpa mengaitkannya dengan musykilah personal, sesuai Qawa’idut Tadzim Bab VIII pasal 13 poin 3 huruf f: “Anggota pengurus Lajnah Tanfidziyah kehilangan keanggotaannya apabila: a) Meninggal dunia b) Mengundurkan diri c) Mendapat sanksi institusi”.

MAKLUMAT MAJELIS MUJAHIDIN
TENTANG PENONAKTIFAN LAODE AGUS SALIM AL-MUBARAK

Menimbang:

  1. Qawa’idut Tandzhim Pasal 13 ayat (3) huruf f.
  2. World Human Care (WHC) sebagai lembaga Non Departemen Majelis Mujahidin.
  3. Pernyataan Pengunduran diri secara lisan yang disampaikan kepada Pengurus Lajnah Tanfidziyah untuk tidak aktif di Majelis Mujahidin karena akan mencalonkan diri sebagai Bupati Buton Selatan tempat asal kelahirannya.

Mengingat:

  1. Kepengurusan AHWA dan LT periode 2018-2023 yang bersangkutan menduduki sebagai Ketua III Lajnah Tanfidziyah, telah berakhir masa jihadnya pada 20 Agustus 2023 paska Kongres Mujahidin VI, 19-20 Agustus 2023.
  2. Untuk kelancaran pencalonan Laode Agus Salim, S.Pd.I, MM pada Pilkada Buton Selatan Majelis Mujahdin perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada yang bersangkutan untuk fokus demi keberhasilan sebagai Bupati Buton Selatan.

Meperhatikan:

  1. Amal jihad yang sudah dilakukan semasa menjadi pengurus.
  2. Pertimbangan-pertimbangan Ahlul Halli Wal Aqdi.

MEMUTUSKAN

Menyatakan:

  1. Ucapan terima kasih kepada Dr. Laode Agus Salim, S.Pd.I, MM atas semua amal jihadnya selama menjadi pengurus Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin periode 2018-2023.
  2. Atas dasar pengunduran diri dan sebab lainnya, maka Majelis Mujahidn menonaktifkan Saudara Dr. Laode Agus Salim, S.Pd.I, MM., sebagai anggota Majelis Mujahidin, dan karena itu yang bersangkutan kehilangan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Qawa’idut Tandzim dan Qawa’idut Tanfidz Majelis Mujahidin.
  3. Membekukan dan menonaktifkan lembaga Non Departemen Majelis Mujahidin World Human Care (WHC) mulai saat maklumat ini dikeluarkan. Demikian Maklumat ini dibuat dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemajuan bersama.

 

PENUTUP

Qawa’idut Tandzim dan Tanfidz Majelis Mujahidin berfungsi sebagai pedoman sekaligus panduan bagi siapapun, baik pengurus maupun anggotanya, dalam menyusun peraturan serta mekanisme kerja institusi. Oleh karenanya, mengubah Qawa’idut Tandzim dan Tanfidz, maupun memasukkan hal-hal baru ke dalamnya sebelum ada kesepakatan musyawarah, bukan hal sepele, melainkan perkara prinsip dan mendasar. Jika semberono dapat mengundang perpecahan.

Kongres Mujahidin sesungguhnya momentum trasformasi nilai etika Islam dalam berorganisasi untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Karena itu, kewajiban para pengurus Majelis Mujahidin untuk mengawal, mengamankan, dan menegaskan komitmen institusi penegak Syari’ah Islam agar memfokuskan orientasi Syar’iyah Majelis Mujahidin secara benar dan prosedural.

Laporan ini sekaligus sebagai catatan pertanggungjawaban di ujung masa kepemimpinan Ketua LT periode Agustus 2000 – Agustus 2023. Keberhasilan atau kegagalan suatu kongres tidak hanya terletak pada keputusan yang dihasilkan, tapi juga yang tidak kalah penting adalah prosesnya, apakah sesuai aturan institusi ataukah terjadi pelanggaran?

Selama 23 tahun menjalankan amanah kepemimpinan Majelis Mujahidin, di tengah kezaliman penguasa dan perpecahan kaum Muslimin, memang terasa berat. Bukan hanya diuji dengan banyak masalah tetapi juga ditimpa oleh berbagai musibah. Dari pengalaman kita belajar, ternyata musibah internal jauh lebih efektif melemahkan semangat jihad, menggoyang istiqamah, serta mengganggu soliditas dibanding musibah yang datang dari eksternal institusi.

 

Yogyakarta, 22 Oktober 2023 M/7 Rabi’uts Tsani 1445 H

Irfan Suryahardi ‘Awwas
Ketua LT MM Periode 2000-2023

Muslim Mujahid
Muslim Mujahid
Admin laman situs resmi (website official) Majelis Mujahidin: www.majelismujahidin.com. Artikel yang diposting merupakan pernyataan, kebijakan dan intruksi resmi institusi, atau opini (wijhah) pribadi masing-masing penulis. Anda bisa melakukan feedback (umpan balik) dalam kolom komentar yang tersedia dalam web ini atau pada akun media sosial kami. Jazakumullah khairan!

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.