Mudzakarah Nasional 2019: Pernyataan Sikap Majelis Mujahidin

Pernyataan Sikap

Mencermati pengelolaan Negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak 50 hari setelah pelantikan menjadi Presiden RI periode 2014 – 2019. Majelis Mujahidin telah mengingatkan secara tertulis, adanya indikasi penyimpangan falsafah dan ideologi negara dari rumusan resmi Pancasila 18 Agustus 1945 menjadi Pancasila 1 Juni 1945.

Akibat dari penyimpangan falsafah dan ideologi negara ini, maka kian marak terjadinya marginalisasi peran agama dalam bernegara, dan kian tersebarnya wacana yang bersifat adu domba antar umat beragama dan kelompok masyarakat. Selain itu, munculnya partai yang menentang peraturan dan perundang-undangan berbasis agama, seperti dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat meresahkan masyarakat Muslim di negeri ini. Sikap demikian, bukan saja inkonstitusional, tetapi juga memasung kebhinekaan beragama di Indonesia.

Untuk itu, jelang perhelatan nasional Pilpres dan Pileg 2019 Majelis Mujahidin melalui Mudzakarah Nasional 2019 di Yogyakarta 23-24 Maret 2019, perlu mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut :

Menimbang :

Perintah Al-Qur’an kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama secara menyeluruh.

“Wahai kaum mukmin, ikutilah syari’at Islam itu seluruhnya. Janganlah kalian mengikuti bujukan-bujukan setan. Sungguh setan itu adalah musuh kalian yang nyata-nyata merugikan kalian.” (Qs. Al-Baqarah [2]:208)

Memperhatikan :

  1. Aspirasi umat Islam terkait kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan tuntunan syariat (agama) Islam, sesungguhnya dilindungi konstitusi UUD NRI 1945 Ps. 29 ayat (1) dan (2). Kerenanya, Umat Islam perlu perlindungan hukum organik dalam mengimplementasikan UUD NRI 1945 tersebut, sebagai tanggungjawab dan kewajiban negara menjamin rakyat untuk beribadah sesuai ajaran agama serta memperjelas relasi antara negara dan agama.
  2. Upaya marginalisasi agama dalam menentukan arah pembangunan politik pemerintahan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatas namakan toleransi, demokrasi dan HAM akan menjauhkan negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi negara liberal, sekuler dan anti Agama dan anti Tuhan.
  3. Pancasila dalam kemelut kekuasaan selalu dijadikan alat legitimasi dan pembenaran terhadap tindakan represif pemerintah menghadapi aspirasi dan kegiatan masyarakat yang diklaim sebagai anti Pancasila.

Menyatakan:

  1. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan intervensi ideologis dengan menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti sebagai ideologi penuntun; ideologi penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah bangsa dan negara RI. Padahal ideologi yang disepakati secara konstitusional adalah Pancasila 18 Agustus 1945.
  2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendiskreditkan undang-undang dan peraturan daerah yang bernuansa agamis dengan dalih intoleran, jelas adalah musuh negara, karena menegasikan dasar negara yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2). Dan sikap politiknya yang mengkampanyekan penolakan terhadap syariat Islam, merupakan penistaan terhadap agama Islam.
  3. Mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk tidak melibatkan uang rakyat dalam usaha yang menjadi biang kerok kejahatan dan kemungkaran dengan menjual saham pemerintah DKI Jakarta di perusahaan Bir.
  4. Majelis Mujahidin mengutuk keras penembakan brutal jama’ah masjid di New Zealand, dengan alasan rasisme dan Islamofobia.
  5. Majelis Mujahidin mendukung terselenggaranya Pemilu yang adil, jujur, tanpa kecurangan. Adanya paslon Capres/cawapres, 01 dan 02, adalah legal dan konstitusional, maka tidak ada alasan untuk konflik dan permusuhan.
  6. Majelis Mujahidin mendesak TNI, POLRI untuk menjaga netralitas dan mengawal secara sunguh-sungguh penyelenggaraan Pemilu 2019 dari kemungkinan curang yang dapat menimbulan chaos. Hal ini, sebagai ikhtiyar menjaga kedaulatan NKRI sebagai Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mempertahankan falsafah dan ideologi negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, bukan Ekasila (Gotong royong) yang merupakan perasan dari Pancasila 1 Juni 1945.

 

Yogyakarta, Rajab 1440 H / Maret 2019 M
Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

DOWNLOAD PERTANYAAN

Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.