28.6 C
Jakarta
Jumat, 14 Juni 2024

Kongres Mujahidin VI : Indonesia Bersyariah Menyempurnakan Kemerdekaan Republik Indonesia

Latar Belakang

ALHAMDULILLAH, segala ungkapan puji dan syukur hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang telah menunjukkan kepada manusia jalan hidup yang lurus untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dengan perantaraan beliau, Allah subhanahu wa ta’ala sebarkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga segala ucapan, perbuatan serta akhlak beliau menjadi tauladan amal shalih untuk menelusuri jalan lurus menuju keridhaan-Nya.

Sebagai muslim, kita mendapat amanah dari Allah Rabbul ’Alamin untuk melaksanakan syari’at Islam, agar kehidupan kita di dunia berjalan tertib, terarah, damai dan sejahtera. Apabila kita mengingkari amanat Allah ini, niscaya Allah akan turunkan azab-Nya, sehingga kehidupan menjadi kacau balau, penuh dengan rasa takut, permusuhan, peperangan dan berbagai konflik kehidupan.

Ketika kemerdekaan RI diproklamasikan, pada hari Jumat 9 Ramadhan 1364 H bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 M, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno d an didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Bangsa Indonesia bertekad untuk bebas dari penjajahan, penindasan dan kehinaan; dan ingin hidup merdeka serta berdaulat secara terhormat.

Para tokoh kemerdekaan memahami benar, bila bangsa yang sudah merdeka ini masih mewarisi hukum dan sistem hidup penjajah, bukan mustahil Indonesia akan dijajah kembali oleh bangsa lain kemudian dihinakan kembali oleh Allah.

Keinginan bangsa Indonesia untuk bebas, merdeka, dan berdaulat, dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ketiga: “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kalimat ini merupakan bagian dari kronologi sejarah yang panjang, rentetan dari perdebatan, pengorbanan harta, jiwa dan raga bangsa Indonesia. Kalimat ini pula yang membukakan kesadaran akan pentingnya menjalankan roda kekuasaan yang berpegang teguh pada aturan dan hukum Allah subhanahu wa ta’ala.

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٤١

“Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang ketika Kami beri kekuasaan di muka bumi, mereka melaksanakan shalat, membayar zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah kemungkaran. Di akhirat kelak, hanya Allah-lah pemberi balasan atas semua amal manusia.” (QS. Al-Hajj [22]: 41)

Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz berkhotbah seraya menjelaskan makna firman Allah tersebut dan mengatakan: “Ingatlah, sesungguhnya tugas ini bukan saja diwajibkan bagi penguasa, tetapi juga di wajibkan bagi penguasa dan rakyatnya. Kewajiban penguasa terhadap kalian ialah hendaknya ia membimbing kalian ke jalan Allah, mempersatukan kalian, menanamkan rasa gotong royong di antara sesama kalian, serta memberikan petunjuk kepada kalian jalan yang paling lurus dengan segala kemampuannya. Sedangkan kewajiban kalian terhadap penguasa ialah hendaknya kalian taat kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas; bukan lahiriahnya menurut, tetapi batinnya menolak.”

Mengapa umat Islam menuntut berlakunya Syariat Islam di lembaga negara? Cendekiawan muslim Prof. Dr. Kuntowijoyo dengan lugas menyatakan: “Islam memiliki konsep apa yang disebut dengan masyarakat ideal, dan karenanya Islam juga berkepentingan untuk mengubah masyarakat menuju cita-cita idealnya. Gagasan kemasyarakatan itu misalnya, terangkum dalam konsep ummah sebagaimana termuat dalam Al-Qur`an yang kemudian diobyektivitasikan dalam praksis pembentukan negara Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. ”

Guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada itu merujuk pada nash Al-Qur`an yang maknanya: “Umat Islam benar-benar umat terbaik yang ditampilkan ke tengah manusia lainnya, jika kalian menyuruh manusia berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah….” (QS. Ali Imran [3]: 110).

Penulis buku Induk Mukjizat Ilmiah Hadits Nabi (Al-I’jaz al- Ilmi fi al-Sunnah al-Nabawiyyah) Prof. Dr. Zaghlul Raghib an- Najjar, dalam bab pendahuluan menulis urgnesi penegakan syariat Islam:

“Sudah terbukti dalam sejarah, manusia tidak pernah sanggup menciptakan aturan atau tatanan hukum yang bersifat universal dan menyeluruh untuk memandu dan mengatur tingkah laku mereka. Karena itulah Allah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan mereka. Wahyu dan syariat yang diturunkan oleh Allah menjelaskan kepada manusia mengenai berbagai persoalan yang selama ini tak dapat mereka pecahkan dan tak dapat mereka pahami, seperti persoalan ghaib, persoalan yang berkaitan dengan perintah Allah, dan persoalan lain mengenai aturan bertingkah laku. Tanpa adanya petunjuk dari Allah, segala upaya manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut akan mengantarkannya menuju kesesatan.”

Kenyataannya, Indonesia hari ini sedang dalam keadaan terpuruk, praktis dalam segala bidang. Penataan kembali kehidupan bernegara sangat diperlukan. Kapitalisme dan komunis sedang bertarung menguasai Indonesia secara politik dan ekonomi.

Di era reformasi ini, kedaulatan negara terancam dijajah, baik melalui Debt Trap (jebakan utang) maupun kedatangan TKA komunis China. Hukum porak-poranda, Islam direndahkan, ulama dikriminalisasi, umat Islam dipojokkan, dan rakyat makin sengsara. Ditambah lagi, utang semakin banyak, korupsi terjadi di segala sektor, keadilan hukum digadaikan, semua kebutuhan pokok mahal, yang kaya semakin kaya. Oligarki berkuasa, KKN luar biasa, pejabat-pejabat yang melanggar hukum hampir tak tersentuh hukum.

Kini perilaku kaum Islamophobia, di dalam maupun luar negeri, semakin biadab dan primitif. Atas nama Islamophobia, warga Swedia dan warga negeri Belanda nekat membakar Al- Qur’an. Tragisnya didukung oleh pemerintah masing-masing. Sementara teroris Hindu di India, melakukan genosida terhadap warga muslim dan mendapat dukungan penuh dari PM India Shri Narendra Modi. Di dalam negeri, narasi buruk menghina Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, melecehkan Al-Qur’an, mendiskreditkan ulama dan tokoh agama, membakar masjid, sudah menjadi budaya. Segala praktik biadab dan provokatif dilontarkan oleh buzzer istana tanpa adanya sanksi hukum dari penguasa.

Di tengah semua itu dekadensi moral, zina dan LGBT merajalela. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan sejumlah kasus selingkuh, dan kumpul kebo yang dilakukan ASN (Aparatur Sipil Negara) di instansinya. Selama periode 2019 hingga saat ini, kata Suryo, hukuman disiplin yang telah ditegakkan kepada para pimpinan atau pegawai tingkat bawah di Direktorat Jenderal Pajak telah mencapai 718 untuk kategori ringan, 199 sedang, dan 349 berat, karena kumpul kebo dan pelanggaran lainnya.

Ibarat pepatah milenial, Guru Posting Berdiri Murid Update Berlari. Kondisi moral remaja Indonesia kian kritis. Ditemukan laporan ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo Jatim meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil sebelum menikah. Bahkan di seluruh Jatim, berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, angka permohonan dispensasi nikah (diska) pada 2022 mencapai 15.212 kasus. Sebanyak 80 persennya karena telah hamil. Fakta tersebut dibenarkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim Anwar Solikin.

Dari Indramayu, Jawa Barat, juga dilaporkan ada ratusan remaja putri usia di bawah 19 tahun alami kasus serupa. Sepanjang 2022 terdapat 564 pengajuan dispensasi nikah yang diputuskan hakim. Kebanyakan pernikahan usia muda itu terjadi karena hamil sebelum nikah. Sementara di Bandung 143 siswi ajukan dispensasi menikah yang sebagian besar terjadi lagi-lagi karena hamil akibat zina.

Zina adalah kejahatan dan dosa besar. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman yang artinya: “Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sungguh perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang kotor dan perilaku hidup yang sangat buruk.” (QS Al-Isra’ [17]: 32)

Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut zina adalah dosa besar setelah syirik. Sabda beliau: “Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah, setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya dalam rahim wanita yang tidak halal bagi dirinya.” (HR. Ibnu Abi ad-Dunya’)

Di Indonesia, sudah banyak paham maupun ideologi politik yang ditawarkan, mulai dari nasionalisme, sekularisme, komunisme, liberalisme, demokrasi, hingga sinkretisme. Semuanya gagal dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan beradab. Tanpa Islam, negeri ini tidak akan bisa diselamatkan dari berbagai bentuk kerusakan. Karena, hanya Islam sajalah yang memiliki konsep penyelamatan yang secara jelas disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur`an.

Al-Qur`an mengemukakan gambaran perjuangan penyelamatan nilai kemanusian dan peradabannya oleh Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah janji Allah dalam Al-Qur’an:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ٩٦

“Sekiranya penduduk berbagai negeri mau beriman dan taat kepada Allah, niscaya Kami akan bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi….” (QS. Al-A’raf [7]: 96).

Apabila penduduk negeri beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang diharamkan Allah kepada mereka, niscaya Allah akan melapangkan rezeki, dan mereka akan merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Allah akan meluaskan kebaikan dan memberi kemudahan bagi mereka dari segala arah. Bukan satu berkah saja, melainkan berkah yang banyak dari langit dan bumi yang akan diraih oleh umat manusia jika mereka memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Indonesia Bersyariah, sejatinya adalah upaya penyempurnaan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih atas berkat Rahmat Allah yang Mahakuasa, agar tercapai cita-cita kemerdekaan:

  1. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu hanya dapat diraih apabila negara aman, makmur dan mendapat ampunan Allah.

Betapa tercela bagi suatu bangsa yang telah merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi mengelola sistem pemerintahan negaranya menggunakan sistem hukum warisan sang penjajah. Akibatnya, masa depan bangsa Indonesia tergadai oleh sistem dan pandangan hidup yang bertentangan dengan keyakinan serta kehendak mayoritas rakyatnya sendiri.

Landasan Penyelenggaraan Kongres

  1. Pedoman Dasar dan Pedoman Pelaksanaan (Qawa’idut Tandzim dan Qawa’idut Tanfidz) Majelis Mujahidin
  2. Keputusan Mudzakarah Lajnah
  3. Keputusan Mudzakarah

Maksud dan Tujuan Kongres

KONGRES MUJAHIDIN KE- VI akan dilaksanakan mulai tanggal 18-20 Agustus 2023 M bertepatan dengan 1-3 Shafar 1445 H. Kongres ini bertujuan: “Mewujudkan langkah-langkah bersama komponen bangsa menggali solusi Syariah dalam mengatasi problema bangsa, memperbaiki sistem pemerintahan, dan mempertajam visi kenegarawanan, serta penyelenggaraan pemerintahan Negara di bawah kepemimpinan Nasional yang taat Syariah dan selaras dengan Pembukaan UUD 1945.”

Kongres ini juga, dimaksudkan untuk memperingati Milad Majelis Mujahidin ke 23 yang jatuh pada tanggal 7 Agustus. Untuk kepentingan ini Majelis Mujahidin menerbitkan buku berjudul: “MAJELIS MUJAHIDIN MENUJU INDONESIA BERSYARIAH, KOMITMEN MELAKSANAKAN AMANAT KONSTITUSI ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA.”

“Kita patut berbangga bahwa Majelis Mujahidin telah membuktikan tentang Islam yang ramah, namun teguh pada prinsip bahwa syariah Islam adalah solusi bagi Indonesia yang berketuhanan yang Mahaesa. Buku ini telah memberikan argumentasi yang cerdas tentang keselarasan Islam dengan konstitusi negara.” (Imam Mohammad Joban, Lc., MA., Imam Masjid Ar-Rahmah di Redmond, Washington, AS).

Tema Kongres Mujahidin VI

“Indonesia Bersyariah, Komitmen Melaksanakan Amanat Konstitusi Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.”

Peserta Kongres

PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI Kongres Mujahidin VI Majelis Mujahidin adalah yang mendapatkan undangan, terdiri dari:

  1. Peserta Aktif:
    1. Utusan Struktural: Seluruh pengurus Majelis Mujahidin Pusat dan Daerah terdiri dari: Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), Lajnah Tanfidziyah (LT), Lajnah Perwakilan Wilayah (LPW), Lajnah Perwakilan Daerah (LPD), dan Depatemen An-Nisa’.
    2. Utusan Aliansi: Utusan Ormas, Orpol Islam yang setuju dan mendukung Penegakan Syariah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia (dengan membawa Surat Mandat organisasi).
  2. Peserta Kehormatan
    1. Undangan Personal:   Ulama,   Tokoh-tokoh     Islam, Cendekiawan Muslim yang diundang oleh panitia
    2. Undangan Birokrasi: Para Pejabat tinggi Negara, Menteri dan Duta Besar Negara Muslim.

Waktu dan Tempat Kongres

  1. Tempat:
    Asrama Haji Donohudan, Surakarta, Jawa Tengah.
  2. Waktu:
    Jum’at – Ahad, 1-3 Shafar 1445 H/18-20 Agustus 2023.

Agenda Acara Kongres Mujahidin VI

SEJUMLAH KEGIATAN intelektual dan Islami, ikut memeriahkan Kongres Mujahidin seperti:

  1. Tabligh Akbar Pembukaan Kongres, diikuti oleh umat Islam dan peserta.
  2. Kegiatan ilmiah yaitu Temu Nasional Ulama dan Tokoh Bangsa,
  3. Kegiatan persidangan seperti: Sidang Pleno dan Sidang Komisi, membahas antara lain:
    1. Laporan Pertanggungjawaban Institusi
    2. Garis Besar Program Perjuangan dan Rekomendasi
    3. Penyempurnaan Pedoman Umum dan Pelaksanaan (Qawa’idut Tandhim wa Tanfidz)
    4. Pemilihan Ketua AHWA dan Ketua Tanfidziyah
  4. Kegiatan pendukung seperti: Pameran, Expo dan
  5. Acara Seminar Kebangsaan dan Temu Nasional Ulama dan Tokoh Bangsa akan diselenggarakan di dalam arena Kongres Mujahidin VI bertema: “Indonesia Bersyariah Amanat Konstitusi Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
    1. Sesi Seminar I: “Kepemimpinan Nasional dalam Perspektif Islam dan Pembukaan UUD 1945”.
      Narasumber:

      1. Prof. Dr. Denny Indrayana,S.H., LL.M., Ph.D.
      2. Dr. Zaenal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
      3. Prof. Dr. Ir. K.H Din Syamsuddin,M.A., Ph.D.
      4. Drs. H. Tamsil Linrung (Moderator)
    2. Sesi Seminar II: “Menolak Islamophobia Melalui Penerapan Syariat Islam di Lembaga Negara”.
      Narasumber:

      1. Prof. Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc, SH, MH
      2. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
      3. Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH
      4. Ustadz Alfian Tanjung (Moderator)
    3. Pada hari Ke-2 Kongres Mujahidin diadakan Seminar An- Nisa` Majelis Mujahidin dengan tema:
      1. Peran Muslimah Dalam Membangun Peradaban Taat Syariah
        Narasumber: Ustadz Bachtiar Nashir, Lc, MM
      2. Sikap dan Perilaku Muslimah yang dirindukan Surga
        Narasumber: Ahmad Israfiel Mardhatillah, MA.
  6. Pameran dan Bazar:
    1. Pameran Buku dan Produk/alat Bantu Pendidikan dan Kesehatan Islami.
    2. Bazar Kuliner dan

Penutup

PANITIA KONGRES MUJAHIDIN mengharapkan partisipasi dan solidaritas kaum Muslimin yang mencintai tegaknya Syariah, untuk menginfakkan sebagian hartanya, meluangkan waktu dan pikirannya guna menyukseskan kegiatan yang amat penting dan strategis ini. Segala kontribusi apa pun yang bernilai positif dan konstruktif bagi suksesnya Kongres Mujahidin VI Majelis Mujahidin di Surakarta tahun 1445 H/2023 M ini, Insya Allah akan tercatat di sisi Allah sebagai amal shalih dan di atas jihad fi sabilillah.

Semoga Allah subhanahu wa ta’ala membalas kebaikannya dengan pahala yang banyak, demi keselamatan di dunia dan akhirat kelak. Amiin ya Mujibas Sailin!

Surakarta, Shafar 1444 H / Januari 2023 M

Panitia Pelaksana
Kongres Mujahidin VI Majelis Mujahidin

Drh. Joko Nugrahanto
Ketua

Bony Azwar, Lc
Sekretaris

Mengetahui
Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin


Irfan S. Awwas

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.