Tantangan Debat Publik Ilmiyah Kepada Said Aqil Siroj tentang Majelis Mujahidin Membahayakan NKRI

Nomor             : 210/LT MM/XII/1437
Lamp.              : 1 copy berita harian Duta Masyarakat
Hal                  : Tantangan Debat Publik Ilmiyah tentang Majelis Mujahidin Membahayakan NKRI

Kepada :
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. 
Ketua PB Nahdlatul Ulama

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca harian Duta Masyarakat edisi Jum’at, 2 September 2016 m, 30 Dzulkaidah 1437 H pada halaman pertama (headline) dengan judul : “PBNU : Semua Teroris di RI Wahabi”, kemudian meminta Polri untuk mewaspadai 20 Pesantren Wahabi dan mendesak Polri membubarkan HTI, Majelis Mujahidin dan Takfiri. Maka sebagai upaya mempertanggungjawabkan pernyataan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A kepada Polri untuk membubarkan Majelis Mujahidin, yang bersangkutan perlu melakukan transparansi publik agar pernyataannya tersebut dapat diketahui dengan benar dan bukan fitnah, hate speech (ujaran kebencian), tanpa mau diuji sahih secara akademik ilmiah dan konstitusional.

Apalagi konstelasi politik keagamaan yang sekarang digencarkan komunitas Syiah -negara Syiah Iran- melakukan mendelegitimasi Saudi Arabia sebagai khadimul haramain dan mengadu domba umat Islam sedunia untuk melawan Arab Saudi dalam pengelolaan haji. Alih-alih ini sebagai metamorfosis eksport revolusi yang dicanangkan oleh Khomaini dengan menuduh Saudi Arabia sebagai negara Wahabi penebar ajaran intoleran dan teror. Sehingga akibat pernyataan Said Aqil Siradj tersebut dapat berdampak buruk terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Saudi Arabia yang selama ini berjalan baik. Sebaliknya Iran berusaha menguasai Indonesia melalui diaspora Syiah Khomeiniyah melalui ICC (Islamic Cultural Center) perpanjangan tangan kedutaan besar Iran di Indonesia, organisasi-organisasi dan yayasan menyebarkan ajaran Syiah dikalangan umat Islam, sehingga terjadi berbagai konflik antar kelompok masyarakat.

Untuk itu, kami Majelis Mujahidin mengajak Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A melakukan transparansi publik dalam uji sahih debat ilmiah akademik sesuai koridor hukum dan perundang-undangan tentang “Majelis Mujahidin Organisasi Membahayakan NKRI”. Apabila yang bersangkutan tidak mau, berarti telah bersengaja melakukan pecah belah dan fitnah di kalangan umat Islam, melakukan ujaran kebencian dilingkungan masyarakat Indonesia. Kami bersama umat Islam akan melakukan perlawanan melalui saluran konstitusi dan langkah-langkah yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kami menunggu respon surat ajakan debat publik ilmiah ini dalam waktu 7 hari setelah surat ini diterimakan.

 

Yogyakarta, 05 Dzulhijjah 1437 H/ 07 September 2016 M

Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

 

Irfan S Awwas                                                       M. Shabbarin Syakur

Ketua                                                                        Sekretaris

Amir Majelis Mujahidin

 

                                    Drs. Muhammad Thalib

 

Tembusan :

  1. Kapolri (sebagai laporan)
  2. Harian Duta Masyarakat (sebagai hak jawab untuk dimuat)
  3. Mass media

LAMPIRAN:

koran-duta-pbnu-teroris

Komentar