Surat klarifikasi dan tantangan DEBAT TERBUKA Majelis Mujahidin kepada PDIP

Nomor : 10/LT MM/VII/1435
Lamp. : –
Hal      : Tantangan Debat Terbuka

Kepada
Capres/Cawapres 2014 – 2019
Ir. Joko Widodo – Drs. Jusuf Kalla
Cq. Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan

Di –  JAKARTA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan berita Harian REPUBLIKA, 5 Juni 2014 berjudul: Perda Syariat Islam Ingin Dievaluasi yang isinya: “Kubu pasangan Capres/Cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana memangkas peraturan daerah (perda) yang berlandaskan syariat Islam. “Ke depan kami berharap perda syariat Islam itu tidak ada,”kata Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Menurut Trimedya, perda syariat Islam mengganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhinneka Tungga Ika, karena menciptakan pengkotak-kotakan masyarakat. Selain itu, perda syariat Islam tidak sejalan dengan ideologi yang dianut PDIP, dan bertentangan dengan UUD 1945. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final.”

Maka sebagai institusi penegak Syari’at Islam di Indonesia, Majelis Mujahidin merasa perlu melakukan klarifikasi atas kebenaran berita tersebut di atas. Karena calon penguasa baru, bukan saja menyebarkan fitnah dan melakukan tuduhan dusta terhadap Syari’at Islam, tapi juga mengintimidasi kaum Muslimin sebagai penduduk mayoritas negeri ini. Selain itu, Tim Sukses Jokowi-JK secara arogan mendiskreditkan umat Islam, terutama warga Nahdhiyin yang menjadi pendukung Capres/Cawapres Jokowi-JK. Termasuk juga penghinaan terhadap anggota DPR, DPRD, dan pemerintahan SBY yang telah mensyahkan Perda bernuansa Syari’at Islam itu.

Rencana pasangan Capres/Cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menghapus perda Syari’at Islam dan menolak munculnya perda baru berlandaskan Syari’at Islam, berangkat dari sejumlah tuduhan dusta, antara lain:

  1. Syari’at Islam mengganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.
  2. Perda Syari’at Islam tidak sejalan dengan ideologi yang dianut PDIP, yaitu Pancasila 1 Juni 1945.
  3. Syari’at Islam bertentangan dengan UUD 1945.

Segala tuduhan dusta yang dilontarkan Ketua Timses Jokowi-JK bidang Hukum, Trimedya Panjaitan itu merupakan halusinasi kaum antiagama yang telah merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Apabila opini atau pernyataan di atas sengaja dilontarkan oleh Ketua Timses Jokowi-JK bidang Hukum, Trimedya Panjaitan, Majelis Mujahidin menilai bila pasangan Jokowi-JK berkuasa niscaya kekuasaannya akan menjadi sumber malapetaka baru terhadap nasib rakyat Indonesia.

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa Capres/Cawapres yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura itu, bukan membawa misi Pancasila, melainkan membawa misi sekuler yanga-historis dan inskonstitusional. Sebagai konsekuensi Negara RI yang berdasarkan Ketuhanan YME (ps 29 ayat 1 UUD ’45), maka tidak boleh ada aturan dan UU yang bertentangan denganajaran Tuhan. Jika syariat agama dalam Peraturan Daerah ditolak, apakah berarti PDIP hendak menghidupkan ideologi Marxisme di Indonesia? Dan apakah Capres/Cawapres yang diusung PDIP juga membawa misi anti agama dan anti Tuhan? Jika benar demikian, maka menurut Islam: HARAM hukumnya bagi umat Islam untuk memilih mereka sebagai Presiden/Wakil Presiden RI.

Oleh karena itu, sebagai klarifikasi publik sekaligus uji sahih terhadap tuduhan Trimedya Panjaitan itu. Maka Majelis Mujahidin menuntut PDIP, Jokowi-JK dan Timsesnya, atau siapapun yang mendukung pernyataan Trimedya Panjaitan tersebut di atas, untuk mempertanggung jawabkan tuduhannya secara moral dan intelektual melalui DEBAT TERBUKA.

Demikian surat klarifikasi dan tantangan DEBAT TERBUKA ini kami sampaikan agar mendapatkan perhatian dan respons yang semestinya. Kami menunggu responsnya dalam waktu seminggu setelah surat ini diterimakan. Apabila pihak PDIP mengabaikan upaya klarifikasi dan TANTANGAN DEBAT TERBUKA ini, maka Majelis Mujahidin akan menempuh upaya hukum dan upaya lain yang dibenarkan Syari’at Islam dan Konstitusi NKRI.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 8 Sya’ban 1435 H/ 6 Juni 2014 M

Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

 

Komentar