Islam Rahmatan lil Alamin Dalam Bingkai Kebhinekaan

Oleh: Irfan S Awwas
Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

MENGAWALI seminar hari ini, terlebih dahulu marilah kita memuji kebesaran Ilahy, yang telah menunjukkan jalan hidayah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para shahabat, tabi’it-tabi’in serta seluruh kaum Muslimin yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat.

Prinsip utama beragama dalam Islam adalah memiliki aqidah yang lurus tanpa dicampuri kesyirikan. Kemudian, ibadah yang benar, akhlak yang terpuji, dan muamalah (hubungan sosial) yang baik. Pilar-pilar aqidah Islam meliputi iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhirat, dan takdir, yang kita kenal dengan rukun iman. Adapun ibadah yang benar adalah ibadah yang didasarkan atas perintah Allah, bukan karena bisikan jin atau berdasarkan wangsit juru kunci merapi. Sedangkan prinsip akhlak dan muamalah yang baik mengikuti tauladan rasulullah Saw.

Sebagai manifestasi iman dan aqidah yang benar, Islam mengajarkan bahwa jika manusia menjalani kehidupan berdasarkan petunjuk Allah, maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan mengikuti petunjuk Allah berarti menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah, menyembah-Nya sesuai dengan yang diperintahkan-Nya, serta melaksanakan syari’at Islam untuk memakmurkan bumi dan menegakkan keadilan bagi semua.

Beriman kepada rukun iman yang enam, menuntut pengakuan terhadap satu-satunya agama yang benar, yaitu Islam sebagaimana firman-Nya:

“Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah maka sesung- guhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Maka siapa yang mencari agama selain agama Islam sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya. Dan di akhirat, ia termasuk orang yang rugi.” (Qs. 3: 19, 85).

Pengertian rahmatan lil alamin

Islam rahmatan lil ‘alamin, akhir-akhir ini telah menjadi istilah fenomenal, baik dalam pengertian politis, sosial, dan ideologis, terutama ketika dikaitkan dengan stigmatisasi Islam radikal, Islam moderat, Islam liberal, bahkan Islam sektarian. Dalam kerangka ini, Islam rahmatan lil alamin, sering dimaknai dalam perspektif bukan Islam. Misalnya, anti jihad, mengorbankan kepentingan mayoritas Muslim demi melindungi minoritas non muslim, toleran terhadap penyimpangan ajaran agama atas nama demokrasi, dan bersikap lunak terhadap kemungkaran dan kemaksiatan demi menjunjung tinggi HAM.

Oleh karena itu, untuk menambah wawasan, perlu dijelaskan makna Islam rahmatan lil alamin dalam perspektif Al-Qur’anul Karim. Kata Islam berasal dari kata salama, dimasdarkan menjadi islaman yang berarti damai. Sedangkan pengertian rahmatan, dari kata rohima, dimasdarkan menjadi rahmatan, yang artinya kasih sayang. Adapun, kata Al-‘alamin dari kata ‘alam yang dijama’kan menjadi ‘alamin, artinya alam semesta yang mencakup bumi beserta isinya.

Rahmatan lil ‘alamin merupakan terminologi qur’ani sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al- Anbiya’ ayat 107:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam”.

Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad Saw membawa misi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Jika syari’at Islam diamalkan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Saw, pasti akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Artinya, Islam rahmatan lil’alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi semesta alam.

Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi dua. Rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahman adalah bersifat amma kulla syai’ meliputi segala hal, sehingga orang-orang non Muslim mempunyai hak kerahmanan. Rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah Khoshshun lil Muslim. Apabila Islam dilaksanakan secara benar, rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Maka ar-rahman ar-rahim, dimaknai bahwa Allah Yang Maha Luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin lagi Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya.

Lalu, bagaimana caranya agar Rahmat  Ilahy berupa keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih? Al-Qur’an menunjukkan caranya, dalam firman-Nya:

“Al-Qur’an ini sangat besar barakahnya. Al-Qur’an adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepada manusia. Wahai manusia, ikutilah Al-Qur’an ini dan taatilah, supaya kalian mendapat rahmat” (Qs. 6:155)

Dalam tafsir Al-Muntakhab, yang diterbitkan Kementerian Waqaf  Mesir,  hal. 201, menafsirkan ayat ini dengan menyatakan: “Al Qur’an ini adalah sebuah kitab yang penuh berkah yang Kami turunkan kepada Muhammad, berisi kebaikan Ilahy, manfaat bagi kehidupan dunia dan agama segenap manusia. Karena itu wahai manusia, ikutilah Al-Qur’an ini dan jauhkanlah diri kalian dari menyalahi perintah-Nya supaya kalian mendapat rahmat dari Tuhan kalian.”

Demikian pula tafsir dari Rabitah Alam Islami, menyatakan: “Al-Qur’an adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepada nabi Kami, Muhammad, kebaikan Al-Qur’an ini sangat besar, karena itu wahai manusia, kalian ikuti perintahnya dan jauhi larangannya. Taatlah kalian kepada Allah dengan tidak menyalahi perintah-Nya, guna mengharapkan rahmat-Nya sehingga kalian dapar selamat dari azab Allah dan sukses mendapatkan pahala-Nya.”

Pertanyaannya, sebagai Muslim, apakah kita percaya bahwa rahmat Ilahy akan dapat diperoleh melalui pengamalan demokrasi, baik demokrasi pancasila maupun demokrasi liberal? Jika kita percaya, lalu bagaimana sikap kita terhadap ayat di atas yang menyatakan rahmat Allah hanya dapat diraih bila kita mengamalkan Al-Qur’an, menaati syari’at Allah dalam segala urusan?

Islam dan Kebhinekaan

Di manapun di dunia ini, keyakinan dan dominasi penduduk mayoritas lah yang menjadi identitas negaranya. Di Rusia, China, Nikaragua, penduduk mayoritas berfaham komunis, maka berdirilah negara komunis. Begitu pun di Amerika, Inggris, Australia, Prancis, dan lain-lainnya, mayoritas penduduknya berfaham demokrasi, maka berdirilah negara demokrasi.

Apalagi, jika ditinjau dari kaidah dan akidah Islam, yang mewajibkan umat Islam menjalankan syari’at Islam dalam segala aspek kehidupan. Kenyataannya, apa yang di anggap wajar dalam Negara demokrasi bahkan komunis sekalipun, menjadi tidak wajar di Indonesia. Negara justru bersikap represif terhadap aspirasi dan keyakinan penduduk mayoritas Muslim. Bayangkan, sekiranya mayoritas penduduk Indonesia berfaham komunis, wajarkah bila mereka menuntut berdirinya Negara komunis, dan hukum yang berlaku adalah hukum komunis yang anti tuhan itu? Jika ya, mengapa hal yang sama tidak berlaku bagi Islam, malah umat Islam yang menuntut berdirinya Negara Islam atau berlakunya Syari’at Islam di lembaga Negara dimusuhi sebagai pelaku subversi, anti pemerintah, dan musuh negara? Inikah mentalitas demokrasi yang sesungguhnya?

Eksistensi gerakan penegak Syari’at Islam, pada gilirannya bagai terjepit di antara dua sisi, karena ulah orang-orang Islam sendiri. Di satu sisi ada golongan moderat, dengan faham sektarian, yang bersikap ambivalen terhadap tuntutan formalisasi syari’at Islam di lembaga negara. Tidak kurang dari dedengkot ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah sendiri yang mengatakan bahwa asas negara demokrasi Pancasila sudah final. Mereka sudah merasa puas dengan Negara ‘bukan-bukan’, seperti pernah dikatakan oleh mantan Presiden Soeharto, bahwa Indonesia bukan Negara sekuler, dan bukan pula Negara agama. Celakanya, pemeluk Islam yang secara kebetulan memiliki hak formal dalam menentukan mekanisme pengelolaan negara, seperti para anggota eksekutif, legislatif dan yudikatif, sejauh ini belum berminat secara serius untuk mengatur negara ini sesuai dengan Syari’at Islam.

Longmarch perjuangan penegakan syari’at Islam sudah ditempuh jauh sebelum kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan. Namun, kini tuntutan demikian telah mendapat serangan dan teror dari berbagai arah. Orang-orang Islam yang memiliki otoritas kekuasaan, baik legislative, yudikatif dan eksekutif, nampaknya tidak tertarik menggunakan kekuasaan untuk menegakkan syari’at Islam. Sehingga akibatnya, rakyat Indonesia tidak saja takut pada ancaman teroris tapi malah takut pada Islam itu sendiri, karena Islam distigma sebagai agama yang melahirkan ideology jihad yang disinonimkan sebagai sumber radikalisme, dan fa’i disinonimkan dengan perampokan.

Sekalipun sudah berkali-kali umat Islam dikhianati, antara lain dengan diabaikannya Piagam Jakarta, tapi sebenarnya masih ada harapan Islam berperan membangun kehidupan rahmatan lil alamin. Ada tiga alasan mendasar, yang dapat memperkuat pernyataan ini. Pertama, pelaksanaan Syari’at Islam merupakan ibadah sekaligus kewajiban kolektif umat Islam yang merupakan umat mayoritas negeri ini. Kedua, lembaga negara merupakan institusi yang mempunyai otoritas dan kewenangan mengatur masyarakat untuk melaksanakan Syari’at Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, formalisasi syari’ah Islam di lembaga negara merupakan hak yuridis konstitusional umat Islam yang dijamin oleh UUD 45 pasal 29, ayat 1 dan 2 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang hingga saat ini masih dinyatakan tetap berlaku.

Seorang mufassir Pancasila, Prof. Dr. Hazairin, SH menafsirkan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” sangat relevan dengan kondisi Indonesia.

Dalam buku ‘Demokrasi Pancasila’, Hazairin menggunakan ‘fiqih keindonesiaan’ menafsirkan rumusan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 itu sebagai berikut: Pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan Syari’at Islam bagi umat Islam, Syari’at Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari’at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.

Pada awal dekade 90-an, dalam suatu diskusi di Jogjakarta, mantan Dubes RI di PBB dan Rektor Universitas PBB di Tokyo, Dr. Sujatmoko mencoba menepis agitasi kaum oportunis di Indonesia, yang menganggap syari’at Islam sebagai ideologi radikal dan pemicu perpecahan. Dr. Sujatmoko, pakar yang bukan ulama lulusan pesantren, tetapi memiliki obyektifitas berfikir serta kecerdasan intelektual menyatakan:

“Komunisme telah dicoba dan ternyata gagal”, tegas Sujatmoko. Selanjutnya dikatakan, “Kapitalisme dengan segala kejahatannya dipraktikkan dan gagal menciptakan keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian pula sosialisme yang lebih dari sepertiga abad gagal menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, terutama buruh dan petani. Isme-isme lain juga gagal menciptakan dunia yang damai, bahkan hanya sempat hidup beberapa tahun saja seperti nazisme dan fasisme. Karena itu, mengapa kita tidak mencoba syari’at Islam sebagai alternatif untuk memperbaiki negeri kita?”

Bagaimana tafsir penguasa atas pasal tersebut, sangat penting untuk menentukan format ideal kebebasan beragama dan arah kebijakan negara dalam menegakkan konstitusi. Syari’at Islam bersifat komprehensif dan universal, pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Komprehensif artinya syari’at Islam mengatur sistem kehidupan secara lengkap dalam setiap aspek kehidupan. Universal artinya syari’at Islam bersifat dinamis, dapat diimplementasikan kapan saja, dimana saja.

Misi rahmatan lil alamin merupakan misi universal, pelaksanaan syari’at Islam akan menciptakan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Karena sumber nilainya jelas, dan segala aspek yang menjadi kebutuhan manusia jelas pula aturannya di dalam Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam eksis di tengah-tengah masyarakat plural, ada yahudi, nasrani, musyriki, bahkan kaum primitive yang tidak beragama. Dalam keyakinan Islam, perbedaan agama bukan alat permusuhan, sepanjang para penganut agama tidak menyulut permusuhan yang mengancam umat beragama lainnya. Kini, tinggal kemauan politik pemerintah untuk mewujudkan Syari’ah Islam sebagai Rahmatan lil Alamin.

Mentalitas Korban Demokrasi

Di Negara-negara penganut demokrasi, Islam dimusuhi, dan memosisikan Islam sebagai problem sosial kenegaraan, bukan solusi sebagaimana misi Islam sebenarnya. Pada bulan Agustus 2010, seorang professor Amerika Robert Hefner berkunjung ke Markaz Majelis Mujahidin, dalam dialog dengan pengurus Tanfidziyah dia bertanya: “Menurut Majelis Mujahidin, mungkinkah demokrasi bersinergi dengan Islam?”

“Mustahil demokrasi bersinergi dengan syari’at Islam. Bukan saja demokrasi tidak terikat dengan ajaran agama, tapi juga terdapat sejumlah prinsip dan fakta sejarah Islam yang dimanipulasi dan diklaim milik demokrasi, sebaliknya kejahatan demokrasi dilabelkan pada Islam.”

Misalnya, sistem musyawarah, jelas ajaran Islam yang tertera dalam Qur’an, lalu mengapa diklaim seolah-olah milik demokrasi? Begitupun system suksesi kepemimpinan melalui pemilihan, adalah milik Islam yang sudah berlangsung sejak para khalifah rasyidah berkuasa. Dalam hal memilih pemimpin, fleksibilitas Islam sudah teruji dalam sejarah. Abu Bakar ditunjuk secara langsung, kemudian digantikan Umar berdasarkan rekomendasi Abu Bakar. Setelah itu Umar memilih formatur, 6 kandidat khalifah yang dipilih melalui pemilihan langsung di Masjid.

Demikian pula dengan voting sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri dalam peristiwa perang Uhud. Apakah akan menyongsong musuh kafir di dalam kota Madinah, atau keluar kota Madinah menyerang musuh. Ternyata mayoritas sahabat memilih opsi keluar kota menyonsong musuh, dan itulah yang menjadi keputusan musyawarah. Selama ini umat Islam diprovokasi untuk menentang syari’ah dengan alasan bertentangan dengan demokrasi, sementara atas nama demokrasi orang-orang sekuler mendiskriminasi Islam untuk tidak membawa urusan agama dalam urusan Negara.

Bagaimana dengan HAM? Dalam sirah khutbah haji Wada’ Nabi saw. dipaparkan dengan lengkap. Secara keseluruhan intisari isi khutbah beliau menyatakan: Hak perlidungan terhadap hidup, harta, kehormatan dan anak-anak. Hak untuk menyimpan harta kekayaan dan menagih utang, menghapus riba secara total, hak untuk hidup dengan damai dan harmonis, hak untuk menjaga harta milik, kehormatan diri dan status kehidupan, hak mendapatkan keadilan dalam menuntut pembalasan atas kasus pembunuhan.

Dalam bidang muamalah, Rasulullah Saw menyebut hak persamaan derajat dan menghilangkan sistem kasta, hak-hak kaum wanita sebagai manusia yang utuh seperti halnya laki-laki, menetapkan hak-hak kemanusiaan bagi budak. Menetapkan persamaan hak bagi setiap orang atas ikatan persaudaraan, dan kewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan isi khutbah haji Wada’. (The Greatest Benefactor of Mankind and Human right, Dr. Hafiz Muhammad Thani, Darul Ishaat, Karachi, 2001)

Sebagai deklarasi hak asasi manusia, jelas dikumandangkan oleh Rasulullah saw. dalam haji Wada’. Inilah hak asasi manusia yang jauh mendahului deklarasi HAM yang dipropagandakan oleh Barat.

Deklarasi HAM di Barat baru dikumandangkan pada tahun 1037 oleh raja Conrad dengan memberikan hak kepada parlemen untuk menggunakan kekuasaannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak pribadi dan masyarakat. Pada tahun 1188 raja Inggris IX Alfonso mengesahkan rancangan dasar HAM yang disebut Habeas Corpus. Kemudian pada tanggal 15 Juni 1215 keluarlah piagam Magna Charta yang berisikan ‘deklarasi kebebasan’. Walaupun demikian dalam kenyataan, rakyat jelata Inggris tetap belum merasakan hak-hak sipil maupun hak-hak pribadi dengan baik. Karena raja dan keluarganya serta kalangan bangsawan tetap memiliki hak-hak istimewa.

Pada tanggal 14 Juli 1776 Amerika Serikat merdeka dan presiden Thomas Jefferson mendeklarasikan HAM. Dalam deklarasi ini dia mengakui adanya persamaan hak setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan dan tidak boleh dirampas. Pada tahun 1789 Kongres Amerika menambahkan 10 amandemen dalam deklarasi kemerdekaannya yang disebut Bill of Right. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mendeklarasikan ha-hak manusia universal. Deklarsi ini memuat 30 pasal yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada pasal 28-30 dinyatakan bahwa setiap orang punya hak untuk hidup di lingkungan sosial dan internasional.

Lalu mengapa ada di antara umat Islam yang menolak syari’at Islam, sebaliknya menerima demokrasi sebagai system kehidupan berbangsa dan bernegara? Inilah komunitas korban demokrasi, mereka salah faham terhadap Islam, sehingga akibatnya melahirkan paham yang salah di kalangan kaum Muslim.

Sebagian dari ciri-ciri para korban demokrasi antara lain, pertama, menolak formalisasi Syari’at Islam:

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu bahan ejekan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (Qs. Lukman, 31:6).

Menyikapi syari’ah Islam, terdapat tiga kategori manusia. Ada di antara umat Islam  mereka yang komitmen dan konsisten mengamalkan ajaran Islam. Tapi tidak sedikit orang yang hanya mengaku beragama Islam tapi menganut ideology yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian, ada juga manusia yang ahli agama Islam tapi membelokkan kebenaran Islam demi kepentingan duniawi. Mereka ini saling memanfaatkan untuk inters masing-masing. Penguasa berkepentingan memperalat tokoh agama, dijadikan alat pembenaran terhadap kezalimannya;  sementara tokoh-tokoh agama berlindung di balik kekuasaan untuk meraih popularitas serta kepentingan dunia.

Akibatnya, musuh Islam tidak lagi memperhitungkan eksistensi mereka. Mereka telah terbuai dengan kemewahan dan kesenangan dunia, sehingga takut menghadapi musuh-musuh Islam karena khawatir akan kehilangan harta benda, kedudukan, atau kenikmatan yang telah diperoleh. Mereka telah terbuai dengan kemewahan dan kesenangan dunia.

Musuh-musuh Islam merajalela melakukan berbagai kemungkaran dinegeri-negeri Islam, seperti membebaskan adanya minuman keras, pelacuran, dan berbagai kemaksiatan lainnya yang merusak akhlak masyarakat. Kenyataan ini secara perlahan-lahan menghancurkan kekuatan kaum Muslim di negerinya sendiri.

Indikasi korban demokrasi yang kedua, adalah talbisul iblis, yaitu mensinergikan antara yang haq dan bathil. Oplos kebenaran dan kebathilan merupakan program syetan. Oleh karena itu Islam dengan tegas menolak sinergitas controversial ini.

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah, 2:42).

Sebagai Muslim, memang benar mereka menganut Islam sebagai agamanya, tetapi pada saat yang sama mereka juga menganut ideology kaum yang dimurkai Allah seperti demokrasi, sekularisme, nasionalisme, komunisme, dan yang semacamnya. Sehingga atas nama ideology mereka menggunakan lisan, tulisan, dan perbuatan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah.

Proses syetanisasi di negeri ini, tidak hanya dimonopoli orang kafir, tetapi berlangsung secara legal, formal, dan konstitusional. Seperti dikatakan sekte JIL (Jaringan Islam Liberal), “Kita menerima ideologi demokrasi, karena demokrasi mensinergikan antara yang baik dan buruk, halal dan haram.” Kelompok anti syari’ah Islam meyakini bahwa demokrasi lebih tepat bagi bangsa Indonesia, karena bisa mensinergikan antara halal dan haram sesuai kebutuhan. Akibatnya muncul sikap ambivalen dan munafik.

Ketiga, merusak tapi merasa memperbaiki. Adanya teknokrat, tokoh agama yang melakukan kerusakan tapi mengklaim diri melakukan perbaikan, adalah warisan.

Firman Allah: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab” ‘sesungguhnya kami orang-orang yang mengakan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”. (Qs. Al Baqarah, 2:11-12).

Apabila manusia melakukan kesesatan ideologi, umumnya mereka merasa benar, karena itu tidak bersedia mengoreksi kesesatan atau kesalahannya. Bahkan kesalahan dan kesesatannya dipaksakan untuk jadi jalan hidup serta nilai-nilai kehidupan. Terdapat banyak kondisi dan situasi dimana seseorang menyimpang dari kebenaran, tanpa mengetahui bahwa dirinya sedang tersesat jalan. Al Qur’an menginformasikan betapa canggihnya para penyesat, sehingga mereka yang disesatkan tidak menyadarinya.

Keempat, menyerahkan kepemimpinan pada tokoh yang menyeru ke neraka. Di dalam Qur’an disebut, model kepemimpinan di duni ini ada dua, yaitu pemimpin yang mengajak kepada Nur dan pemimpin yang mengajak kepada Nar. Pemimpin yang mengajak pada Nur (cahaya/petunjuk), disebutkan dalam Qs. Al-Anbiya, 21:73:

“Kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.”

Adapun pemimpin yang mengajak pada Nar (api/kesesatan), dinyatakan oleh Allah sebagai sumber malapetaka:

“Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka dan di hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan Kami ikutkanlah la’nat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orangyang dijauhkan dari rahmat Allah.” (Qs. Al-Qashas, 28:41-42).

Al-Qur’an menjelaskan, manusia akan memperoleh rahmat Allah dan dapat terbebas dari murka –Nya, apabila mematuhi aturan-aturan Allah dalam bentuk ibadah, perilaku sosial, termasuk perilaku terhadap lingkungan alam dengan mematuhi rambu-rambu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Jaminan ini termaktub dalam Qs. Al A‘raf ayat 96:

Sekiranya penduduk negeri-negeri di dunia ini beriman dan bertaqwa kepada Allah niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka akibat perbuatannya.”

Jogjakarta, 11 Desember 2010

Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Islam Rahmatan lil Alamin dalam Bingkai Kebhinekaan’; diselenggarakan oleh STAIN Purwokerto, 16 Desember 2010.

Komentar